POSSINDO.COM, PULANG PISAU – Untuk membangun desa agar lebih maju dan sejahtera, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Priyambudi SH MH belum lama tadi, dirinya mengimbau Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bisa kompak dalam melakukan program kerja demi melayani masyarakat.
Menurut Kajari, selama ini memang sering terjadi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), tidak berseberangan dalam membangun desa sehingga membuat beberapa program kerja menjadi terhambat.“Harusnya pemerintah desa meski memiliki konsep good governance, yaitu memiliki mekanisme check and balance, dan itu sangat diperlukan dalam mengelola roda pemerintahan,"
"Sementara BPD selaku kekuatan penyeimbang pun harus mengoreksi dan mengkritisi jalannya roda pemerintahan desa. Namun kritikan yang sifatnya membangun,” Ujar Pria yang baru saja berhasil meraih gelar dockor Bidang Hukum ini.
Di lanjutkan Priyambudi, cara mengkritisi dalam rangka check and balance itu jangan sampai dilakukan dengan muatan-muatan kepentingan pribadi ataupun ego sektoral, yang pada akhirnya asal berbeda, asal berseberangan atau malah menjegal.
Hal itu seperti itu menurutnya justru akan menghambat jalannya pelaksanaan program pembangunan di desanya dan yang dirugikan pada akhirnya masyarakat itu sendiri. Jangan dicampuradukkan dengan ego sektoral. Aparat pemerintah desa dan BPD harus bersinergi dan berjalan seiring dalam merencanakan program kegiatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakatnya.
Di lanjutkan Priyambudi, cara mengkritisi dalam rangka check and balance itu jangan sampai dilakukan dengan muatan-muatan kepentingan pribadi ataupun ego sektoral, yang pada akhirnya asal berbeda, asal berseberangan atau malah menjegal.
Hal itu seperti itu menurutnya justru akan menghambat jalannya pelaksanaan program pembangunan di desanya dan yang dirugikan pada akhirnya masyarakat itu sendiri. Jangan dicampuradukkan dengan ego sektoral. Aparat pemerintah desa dan BPD harus bersinergi dan berjalan seiring dalam merencanakan program kegiatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakatnya.
" Harus Amanah dan Profesional. Tetapi jika kedapatan melakukan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka akan kita proses sesuai hukum,"tukasnya. (ds)
Tags
Peristiwa
