Gelar Rakor, Pemkab Kapuas Bahas Program Food Estate

Rapat Koordinasi (Rakor) Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate yang bertempat di Auala Kantor Bapedalitbang Kapuas, Jumat (20/1/2023) sore. Foto/IST

POS SINDO.COM, Kapuas – Untuk mengetahui progres terkini program Food Estate di Kalteng, khususnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Maka Pemerintah daerah Kapuas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate yang bertempat di Auala Kantor Bapedalitbang Kapuas, Jumat (20/1/2023) sore.

Mewakili Bupati Kapuas, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Septedy sementara sebagai narasumber dihadiri perwakilan Direktorat Pangan dan Pertanian (PP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dan Stakeholder terkait.

Dalam Rakor tersebut, Koordinator Fungsional Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas, Noor Avianto menyampaikan jika pihaknya diminta untuk memastikan bagaimana pelaksanaan proyek food estate kawasan sentra produksi pangan dan perkembangan di tingkat lapangan termasuk kendala serta isu isu dihadapi selama ini.

"Kami berharap bisa mendapat paparan dan masukan dari bapak ibu di provinsi dan kabupaten terkait program Food estat untuk bahan kami kementerian lembaga di dalam merumuskan project food estate," ujar Noor Avianto.

Noor Avianto mengaku pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas mengakui jika berbagai evaluasi terus dilakukan dalam program Food Estate agar bisa maksimal dan sesuai dengan program yang disusun sebelumnya.

“Kita ucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran dari berbagai pihak terutama dalam upaya mengembangkan modernisasi di pertanian ini seperti apa. Itu satu hal yang perlu dikembangkan dan didorong ke depan," pungkasnya.

Ditempat yang sama Sekda Kapuas, Septedy didampingi Kepala Bapedalitbang Kapuas, Catur Feriyanto mengaku jika kegiatan rakor tersebut bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan dan kendala yang ada dilapangan, terutama harapan dari petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

“Pemerintah daerah setelah ini akan memetakan lagi berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Baik itu dukungan anggaran baik kementerian lembaga, pemprov untuk keberlanjutan. Kemudian juga tadi kami meminta perlunya penegasan pembagian tugas kewenangan baik tingkat kementerian lembaga pemprov dan pemkab terkait dengan food estate ini ke depan sebab Food estate menjadi perhatian bersama," tukasnya. (Glas)

Editor : Dedy