 | |
|
POS SINDO.COM, Kotim – Saat ini cukup sulit untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi di wilayah Sampit, Kotawaringin Timur. Kalaupun ada maka para armadanya akan mengantri cukup panjang agar bisa memperoleh solar bersubsidi (Bio Solar) dibanyak SPBU di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalteng, Marayanto D. Pohan mengaku ikut prihatin bahkan dalam pantauan mereka dibanyak SPBU terjadi antrian yang panjang dan berdampak pada kerugian pada para pengusaha akibat terlalu lama menunggu dan membuat lambat laju pengantaran.
“Terjadinya antrian panjang armada angkutan karena adanya indikasi solar bersubsidi tidak tepat sasaran. Sehingga ALFI Kalteng mengusulkan penghapusan solar bersubsidi jenis bio solar,”ungkap Marayanto.
“Kami dari ALFI Kalteng mengusulkan untuk dihapus subsidinya itu (Bio Solar), bukan subsidinya. Namun penjualan bersubsidi, khususnya Bio Solar di wilayah Kalimantan Tengah, umumnya Kalimantan,” jelas Ketum DPW ALFI Kalteng Marayanto D. Pohan lagi.
Alasan ALFI Kalteng mengusulkan penghapusan solar bersubsidi di Kalteng atau Kalimantan secara keseluruhan dikatakan Marayanto disebabkan beberapa faktor. Yakni karena penyimpangan subsidi solar terindikasi terjadi secara kasat mata terpantau dari antrean armada angkutan.
Kedua, penyebab antrean panjang armada angkutan yang cukup memakan waktu menimbulkan pungutan liar terhadap supir yang mengantre. Ketiga, pungutan liar terhadap supir-supir yang menunggu solar bersubsidi merupakan bentuk premanisme yang terjadi dari kejadian berkesinambungan.
“Alasan Keempat, indikasi adanya upaya menjual kembali solar subsidi yang dibeli dari SPBU ke pertambangan dan perkebunan terutama pelangsir yang memodifikasi tangki kendaraannya,” ungkapnya.
Penyaluran Diharapkan Bisa Tepat sasaran
Keberadaan BBM solar bersubsidi yang digulirkan pemerintah, diharapkan Ketum DPW ALFI Kalteng Marayanto D. Pohan seharusnya bisa tepat sasaran. Yakni dari kalangan armada angkutan seperti kelompok tani, dan nelayan. Sehingga mayoritas masyarakat kelompok tersebut membeli solar subsidi dari eceran yang harganya meningkat hampir 70 persen dari harga Bio Solar pada SPBU.
“Solar (bersubsidi) sebaiknya dihapus penjualannya, jadi semua di Kalimantan memakai non subsidi saja. Faktanya, masyarakat sudah terbiasa memakai solar non subsidi terutama dari eceran. Prinsipnya masyarakat yang penting barang (solar) dapat. Dengan penghapusan solar bersubsidi, Pemerintah dapat menghemat,” tegas pria yang juga akrab disapa Kinoy ini.
Subsidi Bisa Dialihkan ke Program Pembangunan
Sementara itu, hal yang sama ditegaskan Sekretaris Umum DPW ALFI Kalteng Budi Hariono. Menurutnya simulasi penghematan bisa dilakukan pemerintah dengan menghapus BBM bersubdisi. Dirinya mencontohkan jika anggaran solar subsidi Rp 1 triliun per tahun di Kalteng, maka dengan menghapus subsidinya maka anggaran tersebut bisa dialihkan ke program lain 50 persennya.
 |
| Sekretaris Umum DPW ALFI Kalteng Budi Hariono. Foto/Net |
“Artinya ada anggaran besar yang bisa digunakan pada program lainnya seperti mendukung pembangunan, pembuatan infrastruktur jalan Kalimantan misalnya. Sementara itu, 50 persen lainnya bisa saja dijadikan sebagai subsidi tapi lebih tepat sasaran kepada yang berhak,” tuturnya.
“Subsidi tepat sasaran tersebut untuk armada angkutan logistik, nelayan, dan kelompok tani. Subsidi tersebut dikelola seperti koperasi dimana kelompok tersebut membeli solar non subsidi kemudian mengajukan sistem reimburse melalui prosedur untuk penggantian selisih harga solar yang dibeli,” Terang Budi Hariono lagi.
Pihaknya juga mengaku Pemerintah tidak perlu khawatir dengan usulan untuk menghapus solar bersubsidi terhadap dampak kenaikan barang pokok. Sebab menurutnya dalam 2 tahun terakhir, justru angkutan yang membawa bahan pokok mayoritas sudah menggunakan solar non subsidi (Dexlite) semua.
“Hal itu lantaran susahnya mendapatkan solar subsidi sehingga para armada memakai solar non bersubsidi. Jadi jangan khawatir, penghapusan tidak akan berdampak signifikan harga pada pasar dan tidak akan membuat inflasi, justru sektor angkutan bukan sebagai faktor utama,” terangnya.
Pihaknya mengaku sudah menghitung dan mempertimbangkan skenario angkutan bahan pokok terutama beras antara menggunakan solar bersubsidi dan solar non subsidi, kenaikan harga beras hanya naik 0,3 persen, kecil sekali.
“Kecilnya kenaikan harga tersebut kita nilai lebih efektif dibandingkan armada angkutan yang justru harus membuat mengantri selama berhari-hari untuk mendapatkan solar bersubsidi. Antrian yang panjang justru bisa berdampak pada terlambatnya angkutan barang sehingga lebih berefek pada lonjakan harga,” terangnya.
Selanjutnya, dikatakan Budi pihaknya melalui organisasi ALFI Kalteng sudah mengajukan usulan dan kajian penghapusan solar bersubsidi ke pengurus ALFI Pusat pada Rapimnas. Bahkan DPW ALFI regional Kalimantan juga memiliki pandangan yang sama.
“Kita hanya menunggu respon pemerintah atas usulan dan kajian yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan dikabulkan,” tukasnya. (Alex)
Editor : Dedy
