Tensi Politik Ramai, Sandi Ungkap Ada Perjanjian Politik Antara Prabowo dan Anies Baswedan Di Pilgub DKI

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Foto/Net

POS SINDO.COM, Politik - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang merupakan pasangan Anies Baswedan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, kini membuat tensi politik tengah ramai usai mengungkapkan fakta menarik.

Sandiaga Uno mengungkapkan lperjanjian politik yang pernah dibuat lalu ditandatangani oleh tiga orang yakni oleh dirinyaa, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia pun menyebutkan bahwa perjanjian tersebut ditulis dengan tulisan tangan.

"Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua (dia dan Anies) dan poinnya," jelas Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023) tadi.

"Perjanjian itu sih legal. Ditandatangani bertiga (Prabowo, Sandi dan Anies) dan seingat saya ada meterainya," tuturnya.

Ketika ditanya soal apakah perjanjian itu masih berlaku, Sandiaga menegaskan, sepanjang tidak diakhiri maka masih sampai sekarang. Lebih lanjut, Sandi menegaskan, dirinya masih berkomitmen dengan perjanjian tersebut.

Sandi mengungkapkan, perjanjian yang nge-draft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan seingat dirinya draff (perjanjian) juga dipegang oleh Dasco.

"Jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," lanjutnya.

Sandi mengungkapkan, perjanjian yang dilakukan mereka bertiga terkait dengan Pilgub DKI 2017. Perjanjian ditandatangani sebelum Anies dan Sandi mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada September 2016.

Meski demikian, Sandiaga tidak ingin merinci isi dari perjanjian. Sebab, menurutnya, yang saat ini memegang lembaran perjanjian itu yang menyampaikannya. Saat ditanya apakah perjanjian juga berisi soal Pilpres 2024, Sandi kembali menolak menjawab.

"Silakan itu ditanyakan. Menurut saya, nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya. Tapi, memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan," ungkapnya.

"Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," tambah Sandi. (Redaksi)

sumber : Kompas.com



Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال