Musrenbang Tingkat Kota Administrasi Jakpus Dimulai, PJ Gubernur Pinta Perubahan

Kegiatan Musrenbang dilaksanakan di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, pada (16/3/2023) Kamis. Foto:IST

POS SINDO.COM, Jakarta - Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) resmi dimulai. Pada kegiatan ini sebelumnya dilaksanakan di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, pada (16/3/2023) Kamis tadi.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kesempatannya mengatakan, bahwa Musrenbang ini merupakan awal dimulainya untuk meningkatkan kembali sebuah perubahan.

"Ini merupakan titik awal dimulainya musrenbang tingkat kota administrasi, sampai dengan hari Senin saya bersama ketua DPRD DKI Jakarta dan Kepala Bappeda akan keliling di tiap wilayah memulai musrenbang," kata Heru Budi Hartono.

Dirinya juga kembali mengingatkan untuk menanggulangi kemacetan, banjir, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan dukungan Keketuaan ASEAN serta kemungkinan-kemungkinan situasi di 2024.

"Yang kita bahas adalah 2024 maka kemungkinan-kemungkinan secara global yaitu, penurunan ekonomi yang perlu ada jaring pengaman sosial seperti, Dinas UMKM atau Sudin UMKM harus memperhatikan itu, Dukcapil datanya harus kuat, Bappeda dan Banpeko tadi saya minta membaca situasi ke depan menyesuaikan untuk program 2024," tuturnya.

Heru Budi Hartono menambahkan, antisipasi banjir juga masih terus dilakukan yaitu pada proses pengerukan kali. Kemudian pemerintah wilayah setempat (pak wali kota) telah membuat 4 atau 5 embung kecil yang diharapkan bisa mengantisipasi banjir, walaupun kecil tapi bermanfaat.

Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mengungkapkan, bahwa pada isu-isu 2024 benar-benar dimatangkan pada Musrenbang ini. Prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas menjadi prioritas ketika melakukan fungsi alokasi anggaran.

Menurutnya, isu di 2024 yang akan menjadi perhatian meliputi penanggulangan banjir, kemacetan, dampak ekonomi global, kemiskinan ekstrem, tengkes (stunting) dan pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu).

"Ketika menjadi prioritas maka alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada enam isu prioritas tadi. Total usulan dalam musrenbang tingkat kota ini ada 1.095 usulan yang meliputi usulan fisik, non fisik, dan barang," ujarnya.

Lanjut terangnya, pada usulan lebih dominan ke usulan fisik hampir 75 persen, dan estimasi anggaran untuk 1.095 usulan tersebut sebesar 97,2 miliar. Pembahasan dalam sidang kelompok juga melibatkan stakeholder terkait ada organisasi profesi, organisasi non profit, dan forum anak.

"Jadi yang akan mempertajam rencana kerja di tahun mendatang yang telah dibuat, mempertemukan bottom up melalui Rembuk RW dengan top down yang sudah disusun oleh UKPD, ini akan dibahas di forum ini," tukasnya. (Arief Suseno)

Editor : Tuah

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال