Pembayaran Sawit Petani Sering Terlambat, APKASINDO Pulpis Mengadu Ke DPRD Pulpis

Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) DPD Pulang Pisau saat mengikuti RDP di Gedung DPRD Pulpis pada senin (11/07/2023) tadi. Kehadiran mereka disambut wakil ketua DPRD, Komisi II dan Pemkab Pulpis.Foto/IST

POSSINDO.COM, Pulang Pisau- Belakangan ini para petani Kelapa Sawit di Pulang Pisau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) DPD Pulang Pisau, mengeluhkan seringnya terjadi keterlambatan pembayaran dari PT Multi Usaha Abadi (MUA) atas penerimaan sawit segar yang mereka kirim.

Sebagai Upaya penyelesaian, APKASINDO Pulang Pisau bersama para petani sawit mengadu ke DPRD Pulpis pada Senin (12/07/2023) tadi. Hadir dalam kegiatan tersebut wakil ketua I DPRD Pulpis H Ahmad Fadli Rahman serta beberapa anggota DPRD Komisi II yang membidangi masalah perkebunan.

Kemudian dari Pemerintah Daerah Pulpis dihadiri Sekda Pulpis, Kadis pertanian, kadis Perindagkop. Kasat Intel Polres Pulpis,serta pengurus dan beberapa petani sawit yang tergabung dalam APKASINDO Pulang Pisau. Perwakilan dari PT MUA sendiri juga nampak hadir dalam RDP tersebut.

“Salah satu tuntutan kedatangan kami yakni meminta pada PT MUA agar proses pembayaran bisa dipercepat. Kalau dulu H+ 7 barang masuk dibayar, kini bisa sampai H+50. Sehingga modal petani ini bisa tertahan lama. Ini yang banyak dikeluhkan para petani sawit kita,” ungkap Ketua APKASINDO PULPIS , Diharyo.

Dikatakan Diharyo lagi, kemampuan hasil panen sawit petani yang dikirim ke PT MUA sendiri saat ini sudah mencapai 200 ton perhari. Sehingga diharapkan bisa menjadi atensi pihak perusahaan agar proses pembayaran bisa kembali normal.

“Tadi kita juga sampaikan ke pemkab untuk bisa dibantu dukungan bagi para petani sawit, baik itu dukungan infrastruktur hingga membantu pengawasan jual beli dan bantuan-bantuan lain,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Sekda Pulpis, Toni Harisinta berharap agar pihak perusahaan PT MUA bisa segera memperbaiki proses pembayaran seperti yang diminta oleh petani, khususnya yang swakelola sendiri.

“Sementara untuk usulan lainnya kita akan perhatikan melalui opd terkait,” tukasnya. (Sam)

Editor : Tuah