Perbaiki Tata Kelola Aset. Pemkab Balangan Launching Sensus Inventaris barang Milik Daerah

Bupati Balangan H. Abdul Hadi launching Sensus Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan pada Selasa (11/07/2023) tadi. Foto/IST

POSSINDO.COM, Balangan - Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan launching sensus inventaris barang milik daerah di Aula Benteng Tundakan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan pada selasa (11/07/2023) tadi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui lebih mendalam tentang aset atau barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Balangan baik yang dipergunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkap Daerah ( SKPD) maupun pihak ketiga dengan perjanjian pinjam – pakai.

Dikatakan Bupati Balangan ,H.Abdul Hadi dalam sambutannya, jika masalah aset ini merupakan hal yang penting dalam rangka tata pengelolaan aset daerah dan salah metode untuk meningkatkan pencatatan aset yang hari ini kita laksanakan Launching aset ini agar dapat terinventarisasi aset barang milik daerah dapat terdata secara baik.

“Karena itu kita meminta kepada para Kepala SKPD agar masalah aset ini menjadi perhatian dan melakukan pendataan secara optimal, dimana letak aset dan untuk apa dipergunakan,”

“Apalagi aset daerah merupakan kekayaan dari sebuah Pemerintahan harus benar – benar dikelola secara terprogram diantaranya mempunyai data bank aset barang milik daerah atau pemerintah seperti barang bergerak,” ungkap Bupati.

Ditempat yang sama Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudi M Harahap mengatakan, masalah aset daerah harus benar – benar terprogram dengan baik dan datanya harus efektif. Dikatakan dirinya meskipun terjadi pergantian Kepala daerah jangan sampai hilang atau rusak tidak terdata harus dicari datanya.

“Kalau ternyata ada Instansi yang pinjam pakai aset daerah ,rusak atau hilang tentunya nya harus diganti oleh peminjam. Apalagi Bupati Balangan sangat menaruh perhatian secara khusus tentang aset agar dapat terkoordinir secara optimal. Hal ini sebagai data pencatan aset yang dimiliki daerah sehingga bisa terarsip dengan rapi ,”tuturnya. (Wahid)

Editor : Tuah