 |
|
Kepala Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang, Foto Bersama Anggota DPRD Komisi III Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertempati di Aula Kantor Diskominfosantik. Senin, (28/10/2024). Foto/IST |
POSSINDO.COM, Kapuas -Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas baru-baru ini menerima kunjungan kerja dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka bertukar informasi terkait peran media pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sehat dan informatif.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang, bersama jajaran staf, serta delegasi DPRD HSS yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Yuniati, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Yusperi, Sekretaris Komisi III Surya Rizani, beserta sejumlah anggota Komisi III lainnya.
Dalam sambutannya, Hartoni menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini, yang disebutnya sebagai kesempatan berharga untuk memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di antara kedua lembaga.
"Kami menyambut baik kehadiran para anggota DPRD HSS yang datang untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait penyiaran yang sehat dalam Pilkada," ucap Hartoni.
Ketua Komisi III DPRD Hulu Sungai Selatan, Yuniati, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sejauh mana Pemerintah Daerah Kapuas berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menggunakan berbagai media komunikasi seperti baliho, videotron, dan radio pemerintah untuk menginformasikan proses Pilkada.
"Kami ingin mengetahui apakah media milik Pemerintah Daerah juga digunakan untuk menyiarkan informasi mengenai calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada," ujar Yuniati.
Menanggapi hal tersebut, Hartoni menjelaskan bahwa Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas hanya berperan dalam menyampaikan informasi terkait tahapan Pilkada, sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa menyiarkan materi promosi kandidat tertentu.
"Kami menyepakati dengan KPU bahwa media pemerintah hanya akan memuat informasi seputar tahapan Pilkada, bukan untuk mempromosikan calon tertentu," jelas Hartoni.(Glas)
Editor : Tuah
