 |
|
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata. Foto/Kemenkeu |
POSSINDO.COM, Nasional -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait tuntutan kenaikan gaji hakim yang disampaikan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (HKI). Pasalnya, gaji dan tunjangan hakim belum disesuaikan lagi sejak 2012.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan usulan kenaikan gaji untuk para hakim tersebut sudah dibahas oleh kementerian/lembaga terkait dan tinggal persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun pembahasan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), dan Kementerian Keuangan.
"Hasilnya sudah disampaikan kepada presiden dalam bentuk RPerpres (rancangan peraturan presiden). Apakah disetujui atau ada arahan lain dari presiden, kita tunggu ya," ujar Isa kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/10).
Sebelumnya, para hakim mengancam melakukan aksi cuti massal untuk menuntut perbaikan penghasilan. Rencananya dilakukan mulai hari ini, 7 sampai 11 Oktober 2024.
Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan gerakan tersebut sebagai bentuk protes damai untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa kesejahteraan hakim adalah isu yang sangat mendesak.
"Gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024," kata Fauzan dalam keterangan, Jumat (27/9).
Sumber : cnnindonesia.com
