 |
| Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/Dok Kemenko Marves |
POSSINDO.COM, Ekonomi -Pemerintah tengah menyiapkan skema
bantuan sosial (bansos) bagi kelompok masyarakat menengah dan kecil sebelum
memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12
persen.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan
mengungkapkan sebelum bansos tersebut meluncur, kenaikan PPN yang sedianya
berlaku 1 Januari 2025 berpeluang ditunda.
"Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang
(stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus),"
ujarLuhutdiTPS004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11),
seperti dikutip dari detikfinance.
Menurut Luhut, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen
muncul karena masyarakat belum mengetahui pemerintah tengah menyiapkan stimulus
bagi yang terdampak.
"Karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti
biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di
situ," terangnya.
Luhut mengungkapkan stimulus atau bansos kepada masyarakat terdampak kenaikan
PPN bukan berupa bantuan langsung tunai (BLT), tetapi subsidi listrik.
"Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung
apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang yang mungkin udah
enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah," tambahnya.
Ia juga menjamin anggaran negara cukup untuk membiayai bantuan kepada
masyarakat yang terdampak kenaikan pajak.
"Intinya itu Presiden (Prabowo) tidak mau beban rakyat itu ditambah.
Jadi bagaimana mengurangi, dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan
ekonomi di bawah," terangnya.
Sumber : cnnindonesia.com
Tags
Ekonomi
