Pemudik
antre untuk memasuki Kapal KM Gunung Dempo di Terminal Penumpang Tanjung Priok,
Jakarta, Sabtu 15 April 2023. PT Pelni (Persero) telah menjual tiket arus mudik
Lebaran sebanyak 134.216 atau 59,91 persen dari proyeksi 224.043 penumpang pada
periode 7 hingga 21 April 2023. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
POSSINDO.COM, Nasional – Anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana
Roba Putri, meminta kepastian modal transportasi yang layak bagi pemudik pada
Lebaran 2025. Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap angkutan kapal laut
agar tidak mengalami kelebihan kapasitas.
“Kapal laut menjadi salah satu pilihan utama bagi pemudik,
terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang tidak memiliki infrastruktur
jalan memadai. Pemerintah harus memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi
layak, aman, dan nyaman bagi penumpang,” ujar Irine kepada wartawan, Rabu
(26/3/2025).
Irine memprediksi lonjakan penumpang kapal penyeberangan
hingga 50% dibanding mudik 2024 dan mengingatkan pemerintah agar melakukan
pengawasan ketat pada puncak arus mudik.
“Tentunya ini meningkatkan risiko keselamatan, terutama jika
tidak ada pengawasan ketat terhadap jumlah penumpang dan muatan,” katanya.
Irine juga menyoroti keberadaan kapal berusia tua yang tidak
mendapatkan perawatan optimal. Ia menyebut kondisi ini berpotensi menimbulkan
kendala teknis, seperti mesin mogok atau kebocoran kapal.
“Dalam beberapa kasus, kapal yang seharusnya tidak
beroperasi tetap digunakan karena lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memberlakukan sanksi tegas bagi
operator kapal yang melanggar aturan keselamatan, termasuk pencabutan izin
operasional jika ditemukan pelanggaran serius.
“Pemerintah juga harus mengawasi harga tiket agar tetap
sesuai ketentuan dan mencegah praktik calo atau penipuan tiket palsu. Selain
itu, ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci harus mencukupi
untuk seluruh penumpang,” tegasnya.
Irine juga menyoroti kondisi cuaca buruk, seperti gelombang
tinggi dan angin kencang, yang sering menjadi ancaman bagi kapal penyeberangan,
terutama kapal dengan spesifikasi yang kurang memadai untuk menghadapi kondisi
ekstrem.
Ia meminta BMKG meningkatkan koordinasi agar peringatan dini
tentang potensi cuaca buruk dapat segera diketahui. Irine menegaskan bahwa
pemerintah harus menghentikan operasi kapal yang tidak memenuhi standar.
“Kondisi cuaca juga perlu dipantau secara terus-menerus oleh
KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan pengelola kapal untuk
menghindari dampak buruk cuaca ekstrem, khususnya yang saat ini sedang melanda
Maluku Utara,” jelasnya.
Selain itu, Irine menilai Kemenhub perlu berkoordinasi
dengan operator kapal untuk menambah jumlah armada guna mengurangi kepadatan
dan menghindari overcapacity. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan
infrastruktur pelabuhan selama libur Lebaran, seperti ruang tunggu yang lebih
layak.
“Apalagi setiap tahunnya, banyak pemudik menggunakan sepeda
motor dengan membawa anak-anak mereka,” katanya.
Irine mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab
besar dalam menjamin keselamatan kapal penyeberangan selama arus mudik. Ia
menegaskan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan kelayakan kapal dan
regulasi yang memadai agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan.
“Langkah-langkah preventif ini bukan hanya demi keselamatan,
tetapi juga untuk memastikan mudik menjadi pengalaman yang menyenangkan tanpa
insiden yang membahayakan jiwa. Jangan sampai terjadi kelebihan kapasitas
penumpang maupun muatan barang yang dapat membahayakan keselamatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irine berharap layanan transportasi laut bisa
lebih aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik Lebaran. Ia menegaskan
bahwa batas jumlah penumpang kapal harus ditegakkan agar keamanan penumpang
terjamin.
Irine juga mencatat adanya peningkatan arus penumpang dan
barang selama libur Lebaran dengan moda transportasi laut, termasuk di Maluku
Utara. Tahun lalu, terjadi penumpukan truk pengangkut sembako di Pelabuhan Feri
Bastiong Ternate menuju Halmahera karena prioritas diberikan kepada kendaraan
pribadi.
Oleh karena itu, Irine berharap PT Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP) dapat membuat sistem pengaturan yang
lebih baik untuk kendaraan roda dua, roda empat, dan roda delapan guna
memastikan kelancaran pasokan kebutuhan pokok.
“Saya mengapresiasi kerja cepat jajaran Kementerian
Perhubungan, termasuk KSOP UPP Sofifi, sehingga pelabuhan laut Sofifi akan
segera dioperasikan pada 26 Maret ini,” katanya.
“Semoga pelabuhan ini dapat mendukung peran Pelabuhan Feri
Galala selama arus mudik Lebaran dalam mendukung konektivitas penumpang dan
barang di Pulau Halmahera,” tutup Irine.
