Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno (Foto/Beritasatu.com/Joanito
De Saojoao)
POSSINDO.COM, Politik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabodetabek untuk segera menangani banjir agar tidak menjadi isu politik, mengingat wilayah ini merupakan jantung nasional.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menilai
pernyataan Pratikno kurang tepat. Menurutnya, banjir harus segera diselesaikan
karena rakyat menjadi korban, bukan semata karena alasan politik.
“Kalau mau menyelesaikan banjir, bukan karena kekhawatiran
dia jadi isu politis, tapi karena itu mengorbankan rakyat. Salah kalau karena
takut jadi isu politis lalu harus diselesaikan,” ujar Adian di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Adian mengingatkan bahwa dalam isu apa pun, termasuk
politik, negara harus hadir jika rakyat menjadi korban dan segera menyelesaikan
permasalahan tersebut.
“Mau jadi isu politis atau tidak, prinsip kita adalah ketika
rakyat menjadi korban, maka selesaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pratikno menegaskan bahwa Jabodetabek sebagai
jantung nasional berpotensi menghadapi berbagai isu yang dapat berkembang
menjadi persoalan sosial dan politik. Oleh karena itu, menurutnya, penting
untuk menangani masalah banjir dengan cepat agar tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan politik.
“Ini kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek. Isu
ini bisa bergulir menjadi isu sosial dan politik. Karena itu, mohon untuk
ditangani dengan cepat. Koordinasi adalah kunci,” kata Pratikno dalam Rapat
Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Ia juga menegaskan perlunya respons cepat mengingat kondisi
yang darurat. Selain menjadi isu bencana, ia khawatir dampaknya bisa meluas ke
masalah sosial hingga politik jika tidak segera diselesaikan.
“Respons yang cepat sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya isu
bencana, tetapi jangan sampai bencana alam ini merembet ke masalah sosial dan
politik,” jelasnya.
Pratikno juga meminta kementerian terkait, seperti
Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk berkoordinasi
dengan baik agar banjir dapat segera diatasi dan tidak mengganggu perayaan Idul
Fitri.
“Kita juga sudah mendekati Idul Fitri. Jangan sampai dalam
jangka pendek ini kegiatan masyarakat tidak segera pulih. Jangan pula sampai
menjadi masalah saat mudik,” tambahnya.
Sementara itu, banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP),
Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah sepenuhnya surut pada Rabu (5/3/2025)
pagi. Namun, lumpur tebal bercampur sampah kayu dan material lainnya masih
berserakan di sepanjang jalan dan rumah warga.
Sebagian warga telah kembali ke rumah mereka untuk
membersihkan sisa-sisa banjir. Meski membutuhkan makanan, bantuan logistik
belum bisa disalurkan karena akses jalan yang belum memadai.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung
kondisi pascabanjir di Pondok Gede Permai. Gibran tiba di gudang logistik Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar pukul 10.00 WIB dan berdialog
dengan pejabat terkait dalam penanganan banjir di lokasi terdampak paling
parah.
Gibran juga menyapa warga yang masih berada di tenda
pengungsian, menyampaikan empati, serta memastikan pemerintah hadir untuk
membantu mereka, mulai dari bantuan logistik hingga pemulihan pascabanjir.
“Pemerintah melalui berbagai instansi terkait akan terus
berusaha memberikan bantuan yang diperlukan, mulai dari evakuasi, logistik,
hingga pemulihan pascabanjir,” ujar Gibran.
Selain itu, Wapres juga meninjau beberapa rumah warga yang sedang dibersihkan pascabanjir, berdialog, serta mendengar keluhan mereka terkait dampak bencana ini.
Sumber :liputan6.com