 |
| Sritex selamat dari krisis moneter pada 1998 dan 2001 berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Pada 2013, PT Sritex secara resmi terdaftar sahamnya (dengan kode ticker dan SRIL) di Bursa Efek Indonesia. Pada 2014, Iwan S. Lukminto, Direktur Utama Sritex sekaligus anak sulung mendiang HM Lukminto menerima penghargaan sebagai Businessman of the Year dari Majalah Forbes Indonesia dan sebagai EY Entreprenuer of the Year 2014 dari Ernst & Young. Pada 2017, perusahaan ini berhasil menerbitkan obligasi global senilai US$ 150 juta yang akan jatuh tempo pada 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha |
POSSINDO.COM, Ekonomi - Gelombang PHK Melanda Ribuan Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin marak terjadi belakangan ini, menimpa berbagai sektor industri di Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah kasus PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pabrik tekstil yang pernah menjadi raksasa di Asia Tenggara ini resmi menghentikan operasinya sejak 1 Maret akibat kasus kepailitan yang membelit perusahaan. Dampaknya, sekitar 10 ribu karyawan kehilangan pekerjaan.
Sebelum kasus Sritex, nasib serupa dialami pekerja Yamaha
yang harus menghadapi penutupan dua pabrik piano di Indonesia. Sekitar 1.100
pekerja terdampak PHK dari keputusan tersebut. Tak hanya itu, industri
semikonduktor juga terkena imbas, dengan penutupan pabrik Sanken di Cikarang
yang mengakibatkan sekitar 900 pekerja kehilangan pekerjaan.
Gelombang PHK juga melanda sektor startup, seperti yang
dialami perusahaan e-Fishery. Sekitar 400 orang terkena PHK akibat skandal
laporan keuangan ganda yang mengguncang perusahaan tersebut. Sementara itu, di
sektor manufaktur, dua pabrik sepatu di Banten, yakni PT Adis Dimension
Footwear dan PT Victory Ching Luh, melakukan PHK terhadap sekitar 4.000
karyawan mereka.
Fenomena PHK massal ini merupakan kelanjutan dari tren tahun
sebelumnya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa pada 2024, sebanyak
77.965 pekerja terkena PHK, meningkat dari 64.855 pekerja yang mengalami nasib
serupa pada tahun sebelumnya.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF,
Andry Satrio Nugroho, menilai bahwa badai PHK ini terjadi akibat kurangnya
perhatian pemerintah terhadap industri nasional. Ia menyoroti membanjirnya
produk impor, baik legal maupun ilegal, yang menekan permintaan terhadap
produksi dalam negeri. Produk-produk impor yang dijual lebih murah
mengakibatkan berkurangnya daya saing industri lokal, yang pada akhirnya
berdampak pada pemutusan hubungan kerja massal.
"Menurut saya, wajar terjadi PHK karena pemerintah
dalam hal ini membiarkan industri domestik menderita. Industri lokal digempur
habis-habisan oleh produk impor," ujar Andry saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Kamis (6/3).
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan masa depan
industri dalam negeri dan stabilitas tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah
diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk melindungi industri nasional
serta mencegah gelombang PHK yang lebih besar di masa mendatang.
Sumber : cnnindonesia.com
